2021/NO. Judul. TAMSIL-PENGHARGAAN-KADES-PERANGKATDESA-DESA. STATUS PERATURAN. 18 Tahun 2016, Perda Kabupaten Kayong Utara No. 14 Sep 2023. STATUS PERATURAN. Mulai dari Sekdes, Kaur, Kasi, dan Kepala Dusun. persiapan; b. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes. PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN. 2021. peraturan bupati flores timur nomor 1 tahun 2016 tentang uraian tugas perangkat desa. 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Login Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mukomuko Nomor 19 Tahun 2021. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2018. persyaratan. 38, BD. Glosarium. 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116); 9. E. pdf. 14/2022 – Tata Cara Pembentukan Pengelolaan Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM Mandiri Perdesaan Menjadi BUMDes Bersama. Perangkat Desa Lainnya setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 tentang PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 55 TAHUN 2016TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2020. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) mewajibkan daerah termasuk…. 5, BD. Jumlah halaman : 15 HLM; Lampiran : 18 halaman. Penjabat Kepala Desa; 1. 1 Tahun 2021 Tentang Perangkat Desa. T. com - Rapat Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR menyampaikan bahwa salah satu poin revisi UU Desa adalah mengatur adanya tunjangan purnatugas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. 80 tahun 2014 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka perlu mengatur Hari Kerja, Jam Kerja, Cuti, Pakaian Dinas Serta. Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Sosial, dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi : 1. PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG. Judul. 2020. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 148 Tahun 2020 tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Serta Besaran Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2021. Indonesia, Kabupaten Sragen. Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN. SILTAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA; Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. mencabut Peraturan Bupati Magetan Nomor 91 Tahun 2016 tentang Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. JAKARTA, KOMPAS. NOMOR : 21 TAHUN 2021. Tipe Dokumen. b. Rp. Perbub ini mengatur tentang Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : Perangkat Desa; Persyaratan Pengangkatan Perangkat Desa; Tahapan Penjaringan dan. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2017. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah. ABSTRAK: Bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dapat berjalan dengan tertib, disiplin dan efisen kerja, dipandang perlu diatur ketentuan mengenai cuti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; bahwa. ABSTRAK:. Sekretariat Desa; b. Lombok Tengah. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf a,Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2016. PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN. E. Perwakilan. penetapan. 45, BD Kabupaten Pati Tahun 2021 No. Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802); 11. 2018/NO. Judul. Pelaksana Teknis; dan c. Peraturan Bupati Tuban No 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa lainnya dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak. bahwa dalam rangka rnewujudkan tertib administrasi desa, kedisiplinan, produktifitas, efektifitas dan efisiensi kerja perangkat desa serta untuk meningkatkan pelaj anan kepada masyarakat; b. 2017 . Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapakan pengaturan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa; b. Tahun. 2. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022. Peraturan Bupati Batang Nomor 9 Tahun 2016 diubah. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 4. Peraturan Perundang-undangan. 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5); Peraturan Menteri. Tipe Dokumen. -Peraturan Bupati ini mengatur tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa. Judul. 23 Tahun 2014,. Dicabut dengan PERBUP Nomor 191 Tahun 2021: Selengkapnya. Tipe Dokumen. perangkat desa dengan sumber daya manusia yang berkualitas; b. PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA: 119 Kali: PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR. NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PERANGKAT DESA D ENGAN R AHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SRAGEN , Menimbang : a. BAB I. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. ABSTRAK:. Tematik. 2. TAPD mengidentifikasi perubahan Peraturan Daerah. 43, Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 43. ABSTRAK: a. 1. Kedudukan. 27 Tahun 1959, UU No. Ketentuan Pelaksanaan: (1) Pihak terkait SKPD mengusulkan pergeseran anggaran berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan. NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BLORA, Menimbang : bahwa agar pelaksanaan pemerintahan desa dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 9 ayat (3), Pasal 13 ayat (4), Pasal 17, Pasal 21, Pasal 27. 6 Tahun 2014; UU No. Karang Bolong KM 2. Peraturan Bupati Semarang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 38). FILE-FILE PERATURAN. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam ayat (4) Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pela. PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN KEPADA KORBAN BENCANA ALAM DAN. Desa. Indonesia, Kabupaten Situbondo Permendagri No 83 Tahun 2015 9. PROVINSI JAWA TENGAH. U. perangkat desa diberikan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD). tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penetapan Jam Kerja Kantor Desa, Cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. 2023. PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERBUP NOMOR 48 TAHUN 2015 TTG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN KEPALA DESA. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2019. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 tetang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa , tidak sesuai dengan Perkembangan kondisi saat ini , sehingga perlu ditinjau kembali ; b. 2021. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan Atas Perbup Semarang No. 2022. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. pdf. perangkat desa dengan sumber daya manusia yang berkualitas; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;. BAB II PENGANGKATAN PERANGKAT DESA Tipe Dokumen. Perbup Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2022. Melaksanakan koordinasi, pelayanan, penyuluhan. SALINAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI OGAN KOMERING ILIR, Menimbang : a. 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 22); 6. Indonesia, Kabupaten Kutai Kertanegara. Tipe Dokumen. Bandung Barat No. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Disiplin Aparat Pemerintah Desa. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2016. 22 Oktober 2019 Diundangkan Tanggal. Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan. Beranda. pemungutan suara; dan d. Indonesia, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2020 tentang PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. menjalani masa kerja PNS selama 6 (enam) tahun dapat diangkat. T. 36, LL KAB. 968. Judul. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 114 Tahun. ABSTRAK: Dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terkait dengan pelaksanaan Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhetian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83. Tahun 2014 yaitu : a. PERANGKAT DESA – PETUNJUK – PERUBAHAN. Nomor. E. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN TANAH BENGKOK DESA DI KABUPATEN MAGETAN. merubah peraturan Bupati Tuban nomor 63 tahun 2015 tentang besaran penghasilan. Peraturan Bupati ini mengatur tentang belanja desa, penghasilan tetap, tunjangan aparatur pemerintah desa, tambahan tunjangan aparatur pemerintah desa, jaminan sosial dan penerimaan lainnya yang sah, tunjangan badan permusyawaratan desa, pengawasan. PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN. Mencabut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2016. 2020. PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 46 TAHUN 2020. Perubahan yang diatur dalam peraturan bupati ini: 1. Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pakaian Dinas Perangkat Desa. tugas, wewenang, hak, kewajiban dan larangan Kepala Desa; j. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015. Ketentuan Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan. Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai dasar pembentukan. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemebentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. 2. Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa; b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pencalonan,. Glosarium. TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DETAIL PERATURAN Abstrak. 2. TENTANG PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARAWANG, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Perangkat Desa. perbup; kepbup; ranperda; menu; perda. Perbup No. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gresik. NOMOR 5 TAHUN 2019. 7 MiB: 909: Perbup 63 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. 17 Tahun 2014 ttg Disiplin Perangkat Desa. 2017 ttg. Dalam peraturan ini diatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa yaitu:1. Judul. Daerah adalah Kabupaten Blora. E. ABSTRAK: bahwa untuk mewujudkan kelancaran, efektifitas, dan kepastian hukum dalam proses pengisian jabatan Perangkat Desa di Kabupaten Karanganyar, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor. Namun yang pasti, semua proses pemberhentian atau pengangkatan perangkat berdasarkan Undang-Undang. TENTANG DATABASE PERATURAN. Jenis. Abstrak. Viral: SAVE RAWA PENING. Peraturan Perundang-undangan.