ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2017. Berdasarkan Permendagri No. Perppu Ormas kala itu dijadikan instrumen untuk membubar Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). realitas permasalahan Ormas di daerah; mendeskripsikan implementasi. com-Dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas sehari-hari, baik organisasi maupun perorangan, pasti akan menghasilkan arsip. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. II/1978 tentang pemasyarakatan nilai - nilai Pancasila. Kedudukan Desa dalam rumusan Pasal 5 UU No. Advokasi Masyarakat. Sementara organisasi. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi,. 16 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan. Subak adalah organisasi kemasyarakatan yang khusus mengatur sistem pengairan sawah ( irigasi) yang digunakan dalam bercocok tanam padi di Bali, Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang SOTK Desa diundangkan dalam Berita Negara Tahun 2016 Nomor 6. organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta lembaga kearsipan. 5067, LL SETNEG : 25 HLM. Download. B. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17. UU No. A. (UU no. : Jl. kemasyarakatan ditetapkan dalam Pasal 1 dasar Undang-undang R. Selain itu, jugaKAJIAN MENGENAI KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERSERIKAT PASAL 28E AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 MELALUI ORGANISASI KEMASYARAKATAN. Tidak ada pengaturan khusus mengenai LSM. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2008. lembaga kemasyarakatan atau organisasi kemasyarakatan di umumnya bersifat sosial yang tidak mencari keuntungan berasal kegiatan-aktivitas yg dilakukannya. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial”; “b. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No: 983/Menkes/SK/XI/1992, tugas rumah sakit umum adalah. H. Hal ini juga telah diatur dalam Permendagri 84/2015 pasal 9 yang isinya sebagai berikut : Membantu dalam penanggulangan bencana, Membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, Membantu penanganan. Organisasi Kemasyarakatan (“Ormas”) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi. Pasal 30 Susunan organisasi Direktorat Kearsipan Pusat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. 3. Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 (UU/2013/17) (2013)tentang Organisasi Kemasyarakatan. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannyaKarang taruna ialah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, terutama generasi muda, di wilayah desa/kelurahan yang bergerak di bidang usaha. Faktor penghambat pendidikan politik ada tiga yaitu: kurangnya fasilitas sekolah; minimnya sosialisasi politik dari instansi terkait; dan minimnya contoh keteladanan elit politik nasional. Selain. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Organisasi Kemasyarakatan atau disingkat ormas merupakan organisasi yang didirikan oleh beberapa orang warga negara Indonesia yang merupakan aplikasi dari Kontitusi Negara Republik Indonesia tepatnya dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Undang-undang ini menetapkan bahwa penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Organisasi Kemasyarakatan tidaklah berarti Pancasila akan menggantikan agama, dan agama tidak mungkin di-Pancasilakan; antara keduanya tidak ada pertentangan nilai. Menggalang potensi untuk mengembangkan perilaku sehat masyarakat b. Jakarta, Kominfo - Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor: 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas. E. UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1985 Tentang ORGANISASI KEMASYARAKATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Presiden Republik Indonesia, Menimbang: a. Oleh: Zaqiu Rahman SH. 4. BAB V Pendaftaran (Pasal 15 –… Oleh karena itu, diperlukan penggantian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Lombok Timur banjarsaripemdes2019@gmail. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 TENT ANG Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. 8 Tahun 1985 tercantum definisi sebagai berikut: Pasal 1. Gerakan politik dan organisasi kemasyarakatan studi atas konsolidasi politik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Pasca Perppu No. Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, maka UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku. Terdorong oleh hal itu, tulisan ini bertujuan menggambarkan sisi lain masyarakat BaduyAgar proses perpanjangan SKT lancar, Direktur Organisasi Kemasyarakatan Kemendagri, Lutfi, meminta FPI mencantumkan ikrar kesetiaan itu ke dalam AD/ART. 1 Apa makna pembinaan kemasyarakatan yang dimaksud oleh UU Desa? ~150 15. Pasal 24 UU No. 0811 1785 309. Terlebih dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) No. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN. Badan hukum, yakni berdasarkan Staatsblad 1870 No. Setelah mengeluarkan program P-4, pemerintah Orde Baru kemudian menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal bagi semua partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Menurutnya, UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak lagi memadai sebagai sarana untuk mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, baik dari aspek substantif terkait dengan norma, larangan dan sanksi serta prosedur hukum yang ada. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan selama empat tahun ini. . Dikirim: Disetujui:1. Rekomendasi BaZNAS. Bambang Ariyanto, Tinjauan Yuridis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan . 0811 9941 637. Tahun. Perjalanan NU menjadi organisasi kemasyarakatan membentang dari masa kolonial Hindia Belanda. 4. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) adalah organisasi kemahasiswaan sebagai lembaga eksekutif di tingkat program studi atau jurusan yang menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat penalaran dan keilmuan sesuai dengan bidang keilmuan jurusan terkait. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia; b. Desa dipimpin oleh kepala desa yang dipilih secara langsung oleh penduduk desa. #Struktur RT Rukun Tetangga atau biasanya disingkat RT adalah salah satu organisasi/lembaga kemasyarakatan Desa (LKD) sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Latar Belakang Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia, disusul secara berturut-turut oleh Pakistan, India, Bangladesh dan Turki. A2021151038 Abstrak Sejatinya ada 3 fungsi pokok Pemerintah yang harus dijalankan dengan sungguh- Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan disahkan menjadi Undang-Undang. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 8 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, PWKI mencantumkan tentang azas dan tujuan dan menerima Pancasila. SD. Belum Tersedia. UU No 17 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. 28 Tahuntentang Organisasi Kemasyarakatan. Adanya dasar hukum ormas juga menjadi jaminan agar mendapatkan hak serta melakukan kewajiban sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Pada awalnya, dasar hukum ormas diatur dalam UU nomor 17 tahun 2013 mengenai Organisasi Kemasyarakatan serta perubahannya. Menurut Ketua Dewan kehormatan Pusat Peradi, Adardam Achyar, keberadaan 51 organisasi advokat, sebagaimana disebutkan dalam laporan ICJR, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan download download pdf harmonisasi pengaturan tentang pembentukan dan pembubaran serikatSitus web resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, menyajikan informasi seputar aktifitas Dewan, Profil, Fraksi Partai, Komisi, Badan DPRD. Susunan organisasi pemerintah desa terdiri dari kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Mereka mengatakan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan atau Undang-Undang Yayasan, yang menjadi dasar hukum. Dari pokok-pokok materi/isi perubahan yang diatur dalam Perppu No. Dinamika Peraturan Perundang-undangan Keormasan Keberadaan organisasi kemasyarakatan telah diatur dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyrakatan, undang-undang ini sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan dinamika kehidupan bermasyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap pemuda. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara AsingPemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi masyarakat sebagai pengganti UU Nomor 17 tahun 2013. Ormas sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 mengenai Organisasi Kemasyarakatan dan perubahannya. Undang-undang ini mengatur. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 1985. Undang-undang (UU) tentang Organisasi Kemasyarakatan . Pada awalnya, dasar hukum ormas diatur dalam UU nomor 17 tahun 2013 mengenai Organisasi Kemasyarakatan serta perubahannya. 17 Tahun 2013) / [dihimpun oleh Sinar Grafika], Author: Indonesia|Sinar Grafika (Perusahaan), Publisher:Jakarta : Sinar Grafika, 2013, Subject:Organisasi kemasyarakatan - Undang-undang dan peraturan , Isbn: 978-979-007-560-3, Type: Monograf1. Salah satu pengaturan yang dilakukan oleh negara yang menimbulkan penolakan sejak tahun 2006 oleh elemen masyarakat adalah disahkannya RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-undang. Lurah merupakan jabatan eselon IVa, sementara sekretaris dan kepala seksi merupakan. PERMENDAGRI No. Tematik. Pendirian dan/atau pernyataan diri sebagai sayap partai politik tersebut disebutkanOrganisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139); 4. “UUA mengamanatkan hanya ada satu organisasi advokat, dan berdasarkan amanat UUA. Arsip sangatlah penting karena mencakup dokumen atau catatan sejarah. Menurut Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009, Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi. Organisasi Kemasyarakatan atau disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang. H. Jenis-Jenis Lembaga di Desa Menurut Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat enam lembaga Desa yakni : Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa); Badan Permusyawaratan Desa (BPD); Lembaga kemasyarakatan; Lembaga Adat;. Penyelenggaraan Kearsipan memiliki tujuan untuk menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik,. 207 views 3574 downloads 207 views // 3574 downloads. ) Oleh: Moh. Pasal 85 Cukup jelas. 3/PUU-XII/2014. Organisasi kepemudaan berarti organisasi yang berkaitan dengan kegiatan kepemudaan. View more. Authors. Permenkumham No. 2 Tahun 2017, organisasi kemasyarakatan diatur dalam UU No. Temukan penjelasannya di sini. Apa Itu AD ART? AD ART adalah panduan bagi anggota dari sebuah organisasi mengenai apa saja aturan-aturan yang ada saat berorganisasi. download. download. Huruf k. Dalam UU tersebut pasal 16 dinyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat. UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 17: Tahun: 2013: Tentang: ORGANISASI KEMASYARAKATAN: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 22 Juli 2013: Pejabat yang Menetapkan: SUSILO BAMBANG YUDHOYONO: Status: Berlaku undang-undang republik indonesia nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi undang-undang dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, UU 17 2013 ttg Organisasi Kemasyarakatan. Advokasi masyarakat adalah jenis advokasi yang dilakukan untuk membantu masyarakat agar bisa memperoleh pelayanan yang sesuai. UU No. Peraturan Presiden (Perpres) nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah mendukung kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat dalam bentuk Swakelola Tipe III, yaitu Swakelola dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). j. , menghadiri Sosialisasi Undang Undang Organisasi Kemasyarakatan bersama Ormas Islam, di Hotel Oasis, Bandung, Kamis (20/5/2021). Landasan hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan. 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. berbentuk lembaga berbadan hukum” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan. Ini membuat kekerasan seksual masih menjadi topik yang terus disoroti, baik oleh pemerintah, maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan. TENTANG DATABASE. Menurut Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat enam lembaga Desa yakni : Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa); Badan Permusyawaratan Desa (BPD); Lembaga kemasyarakatan; Lembaga Adat; Kerjasama. Kriteria. Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 43 Tahun 2009 mengenai Kearsipan, beberapa pengertian mengenai arsip dan kearsipan telah terangkum di dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1. ORGANISASI KEMASYARAKATAN - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 99. BPJPH dibentuk pada Oktober 2017 berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang disahkan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 Oktober. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. HH05. UU 17 2013 ttg Organisasi Kemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terdiri atas 19 Bab dan 87 Pasal. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2004. organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. . 3. Hal itu berlaku sejak disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 17/2013 terkait Organisasi Kemasyarakatan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG. Undang-undang (UU) tentang Organisasi Kemasyarakatan. Untuk organisasi tanpa anggota, hukum Indonesia menyediakan jenis badan hukum Yayasan yang diatur melalui UU Yayasan. Istilah “organisasi. kemenkeu. Belum Tersedia. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum lndonesia. tirto. Download. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2013. lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, dan/atau anggota masyarakat. ”yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan. Dengan mempergunakan metode pendekatan menggunakan metode sosiolegal yaitu mengkaji persoalan hukum dilihat dari tektual dari UU Organisasi Kemasyarakatan, akhirnya dapat diketahui bahwa. - 8 - 17. 3 Desa seringkali mengalami. 6/2014 telah menempatkan desa berkedudukan dalam wilayah kabupaten/kota. 5/1979 dengan nama yang seragam dan korporatis di seluruh Desa seperti: Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Pembinaan Kesejahteraan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007Pengaruh Kedudukan Desa terhadap Kewenangan. Jenis. sementara untuk organisasi masyarakat landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang disahkan. bahwa dalam pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, kemerdekaan Warganegara Republik Indonesia untuk. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Perubahan atas UU no 31. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2017. Klasifikasi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kecamatan Pasal 14 Klasilikasi, susunan organisasi, dan tata kerja Kecamatan ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga AdatOrganisasi konsumen, adalah biasa disebut LPKSM kependekan dari lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;. Salah satu perkembangan yang sangat mencolok, munculnya berbagai Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). UU ini mengatur mengenai Sistem Pemasyarakatan sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dilaksanakan melalui fungsi Pemasyarakatan yang meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, pelindungan,. Seperti dikutip dari Wikipedia, Organisasi. go. (Issha Harruma) KOMPAS. 1. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) IMM merupakan organisasi gerakan mahasiswa islam yang berafiliasi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang. Berikut pengertian dan perbedaan keduanya. 2021/No. pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Iklan. Pencabutan dilakukan sebagai tindaklanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Bahkan terjadi pula hubungan kerja dengan organisasi- organisasi lainnya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh cara pemberdayaan Organisasi Masyarakat oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang diatur dalam Pasal 40 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional; b. Struktur Organisasi;. Mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan, kelurahan terdiri dari lurah, sekretaris kelurahan dan seksi sebanyak-banyaknya empat seksi, serta jabatan fungsional. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penghargaan kearsipan diatur dengan Peraturan Kepala ANRI. Peraturan yang berisi 11 pasal ini bertahan cukup lama hingga pada tahun 1985 karena Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 8/1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan. Pasal 5 ayat (2) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. id, pasal 34 ayat 1 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. 8/1985 mengenai Organisasi Kemasyarakatan serta belum tercovernya bentuk L/BKA lainnya selain OINP dalam RPP dimaksud. Organisasi Profesi setelah mendapatkan persetujuan dari Instansi Pembina. 30. Glosarium. b. Urgensi Kemasyarakatan bertujuan. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan T. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035); 3. E. UU ini mengatur mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) ditetapkan menjadi. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2013, Ormas dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasar kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, dan tujuannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara.